MEMAKNAI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (Presumption of Innocent)
    Dibaca 502 kali

Oleh: Abdul Rasyid, SH

Tulisan ini sengaja diangkat setelah membaca literatur dan beberapa pendapat pakar hukum, dimaksudkan sebagai sharing ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang seseorang yang terlibat kasus tertentu tidak boleh di vonis (di judge) telah melakukan sebuah tindak kejahatan (delik) sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht).

 

Asas yang merupakan prinsip norma ini, menempatkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap.

 

Sebagai asas yang universal, asas praduga tak bersalah ( presumption of innocent) harus diterapkan pada semua kasus, tidak terkecuali pada tindak pidana korupsi.

 

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

 

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

 

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”



Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:



“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

 

Namun, keberadaan Azas tersebut tidak boleh pula menghambat proses penanganan kasus baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

 

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah

 

“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap (hal. 34):

 

Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Prof. Andi Hamzah yang juga berpendapat bahwa asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah) tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis).

 

Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Prof. Andi berpandangan, presumption of innocent adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan.

 

Diakhir tulisan ini, sebagai pemerhati hukum tetap mengedepankan Azas praduga tak bersalah tersebut, namun tetap mendorong penggiat hukum tidak terkecuali antikorupsi mengawal kasus kasus, sepanjang tidak menggiring opini seolah olah seseorang telah bersalah mendahului putusan pengadilan.

 

Jika mencermati berbagai pemberitaan baik dimedia cetak dan media sosial, terkadang pengakuan seorang saksi dalam pemeriksaan penyidikan maupun persidangan menuduh seseorang terlibat tindak pidana tertentu entah sifatnya menyuruh, sebagai pembuat, atau dalam dugaan kasus korupsi penyuapan /Gratifikasi, atau tindak pidana lainnya yang termuat di media, sebagian masyarakat serta merta melakukan vonis, padahal pengakuan seseorang dalam penyidikan maupun persidangan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut minimal dua alat bukti, terkecuali dalam kasus tangkap tangan dan pengembangan kasus.

 

Namun opini terus berkembang cenderung menyalahkan seseorang bahkan harkat dan martabat sudah tercoreng jauh sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal yang terpenting adalah memberikan kepercayaan serta mendorong proses penegakan hukum (Law Enforcement)
Secara fair ditengah masyarakat.


Akhirnya saya mengucapkan Selamat berakhir pekan. Selamat berdiskusi sambil menikmati kopi hitam.

 

Losari 13 Juni 2021

 

*Penulis Adalah Dir.LBH Cita Keadilan

Bagikan Berita Ini: