Terkait Video Dugaan Suket Palsu, Dewas RSU La Temmamala Layangkan Dua Surat Rekomendasi
    Dibaca 2981 kali

DR Nurmal Idrus MM

 

SOPPENG,MEDIATANEWS.COM- Hanya berselang beberapa jam pasca beredarnya video viral tentang dugaan Surat Keterangan (Suket) palsu yang dikeluarkan Direktur RSU La Temmamala (LTM) Soppeng, Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit ini langsung bertindak.

 

Jumat, 20 Maret 2021, kemarin, Dewas melakukan klarifikasi terhadap Direktur RSU La Temmamala, dr. Nirwana yang banyak disebut dalam video itu.

 

Sementara klarifikasi lain juga sudah dilakukan sebelumnya terhadap seorang dokter yang gambarnya terlihat dalam video itu. Tadi malam, usai klarifikasi tersebut, dua anggota Dewas, Dr. Nurmal Idrus, MM, dan Drs. Dipa, M.Si, serta Sekretaris Dewas, drg. Yuliana, melakukan pertemuan tertutup di Kawasan Kantor Bupati Soppeng.

 

Ketua Dewas RSU LTM, Dr. Nurmal Idrus, MM, menyatakan Dewas melakukan tindakan cepat untuk meredam semakin berkembangnya opini terkait video.

 

"Dewas menjalankan fungsinya sebagai pengawas rumah sakit ini dengan merespon dengan cepat video dan isu itu. Kami telah melakukan klarifikasi internal," katanya, Jumat, 19/3, malam di Watansoppeng.

 

Doktor ilmu manajemen ini menyatakan, usai melakukan klarifikasi langsung dan rapat Dewas, Sabtu, 20 Maret 2021, pagi ini, Dewas mengirimkan dua rekomendasi sekaligus untuk menyikapi hal itu.

 

"Rekomendasi kami berikan kepada Bupati sebagai atasan langsung direktur, dan rekomendasi lain kami kirimkan ke Komite Medik Rumah Sakit, untuk menilai etika profesi karena direktur adalah seorang dokter," tambahnya.

 

Sayangnya, Nurmal enggan membuka hasil klarifikasi Dewas itu ke publik. "Rekomendasi kami bersifat tertutup kepada atasan langsung. Posisi Dewas terbatas hanya disitu sebagai perwakilan kepala daerah di rumah sakit. Biarkan kepala daerah yang memutuskan dan menyampaikannya nanti begitupula dengan Komite Medik," lanjutnya.

 

Terkait tindakan pidana, Nurmal menyatakan itu adalah wilayah lain. "Jika ada unsur pidananya maka itu bukan wilayah Dewas. Wilayah kami di etika dan tindakan administratifnya, persoalan pidana di tangan APH," tukasnya.

Bagikan Berita Ini: