Drs Dipa MSi

SOPPENG,MEDIATANEWS.COM-- Anggaran Beasiswa di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Drs Dipa MSi yang juga wakil ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Soppeng.

Menurut Dipa kepada Mediatanews. Com,Rabu 23/12/2020 anggaran beasiswa pendidikan dalam APBD Kabupaten Soppeng sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terus meningkat.

" Di awal kepemimpinan HA Kaswadi Razak pada tahun 2016 lalu, anggaran pendidikan hanya sebesar Rp 120 juta lebih dengan jumlah yang mendapatkan beasiswa hanya 300 orang, tahun 2017 anggaran beasiswa mengalami peningkatan menjafi Rp 8,1 M dengan jumlah penerima beasiswa 6.679 orang."

" Selanjutnya pada tahun 2018, anggaran beasiswa kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 8,8 Milyar dengan jumlah penerima beasiswa sebesar 7.935 orang, tahun 2019 jumlah beasiswa 9,9 M dgn jumlah penerima 7.567 orang.Tahun  2020 sebesar Rp. 10 milyar lebih dengan jumlah penerima sebanyak 7222 orang"ujarnya

Terkait beasiswa untuk mahasiswa, tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menambah besaran alokasi anggaran menjadi sebesar Rp.5,1 M setelah sebelumnya pada tahun 2019 lalu hanya sebesar Rp. 3,6 milyar, tahun 2018 Rp. 2,6 milyar dan tahun 2017 sebesar Rp. 2,0 milyar

" Pengalokasian anggaran beasiswa yang terus bertambah dari tahun ke tahun ini merupakan komitmen Bapak Bupati melalui TAPD agar anggaran beasiswa jangan pernah dikurangi"

"Ini dibuktikan padaTahun Anggaran 2020, meski terjadi recofusing anggaran akibat semua daerah mengalami penurunan dana transfer kurang lebih 86 milyar. Namun untuk anggaran beasiswa tetap dan tidak mengalami pemangkasan walaupun ditengah situasi pandemic covid 19"urainya

Lebih jauh dijelaskan oleh Dipa, Bupati Soppeng berharap bila kapasitas fiskal membaik, anggaran beasiswa ini terus ditingkatkan.

"Beliau berharap, meski berada ditengah situasi sulit seperti ini, agar pelayanan dasar tetap diprioritaskan. Berdasar dari data yang ada, alokasi anggaran untuk mandatory spending telah melampau target, seperti alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dan APBD kita sudah diatas 28% anggaran pendidikan 2020, dan kita berharap untuk memenuhi belanja mandatory tidak lain untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi daerah"tandasnya