Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng A Mahmud SE MM

SOPPENG,MEDIATANEWS.COM-- Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi Penelitian dan Pengembangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai peraih poin tertinggi di Sulawesi Selatan dengan poin 81,05 dan menempati urutan ke 18 secara nasional dengan Kabupaten Boyolali peraih tertinggi dengan skor 89, 27.

SPI ini bertujuan untuk memetakan isu atau permasalahan integritas untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi sehingga mendorong untuk melakukan perbaikan sistem pecegahan korupsi.

Dari 5 Kabupaten yang mewakili Sulawesi Selatan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) ini, Kabupaten Soppeng mendapat nilai 81,05,disusul Kabupaten Maros 79,8, Kabupaten Pinrang 78,10,Kabupaten Bone 77 dan Kabupaten Barru 74, 85.

Terkait hasil survey ini,Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng A Mahmud MM kepada Mediatanews.Com,Jumat 9/10/2020 menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks menunjukan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Nilai indeks yang mendekati 100 menunjukan risiko korupsi rendah dan adanya sistem untuk merespon kejadian korupsi dan dan pencegahannya lebih baik.

" Semakin tinggi angka indeks menunjukan tingkat integritas instansi yang semakin baik"

"Setelah kami mengecek dari yang sejumlah tersebut diatas yang mewakili propinsi, kabupaten dan instansi pemerintah se Indonesia pada tahun 2019, nilai Kabupaten Soppeng 81 ,05 berada pada urutan 18 secara nasional dan nomor 1 di Sulsel. Dilakukan olek KPK bekerjasama dg Badan Statistik."ujarnya

Sebagai barometer untuk mengetahui tingkat integritas pemda dan instansi pemerintah yg lainnya. Tksh Ndi

Semakin tinggi angka indeks menunjukan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik. Nilai indeks yang mendekati 100 menunjukan risiko korupsi rendah dan adanya sistem untuk merespon kejadian korupsi dan dan pencegahannya lebih baik.

Aspek yang dinilai dalam SPI antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap/gratifikasi/keberadaan calo, sistem antikorupsi seperti sosialisasi antikorupsi/pengaduan pelaku korupsi, pengelolaan SDM seperti nepotisme penerimaan pegawai/promosi jabatan, pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran/perjalanan dinas fiktif/honor fiktif.