Menyongsong Kuasa Parpol
    Dibaca 750 kali

 

Oleh Nurmal Idrus

 

Kiamat kecil kini tengah menghadang para figur vote getter alias pengumpul suara yang saat ini duduk di parlemen.

 

Jika usulan pemerintah klop dengan keinginan DPR untuk menggolkan sistem pemilu terbuka terbatas, maka para figur idola itu akan segera tersisihkan.

 

Kecuali, mereka segera menyiapkan pelampung dengan mengambil posisi strategis dalam kepengurusan parpol.


Vote getter adalah istilah bagi figur yang secara instan terpilih menjadi anggota DPR dan DPRD tanpa melewati proses kaderisasi di parpol.

 

Mereka dan parpol saling membutuhkan. Dengan sistem proporsional terbuka, maka Parpol butuh figur seperti itu untuk menarik lebih banyak suara. Sementara para vote getter itu butuh kendaraan untuk dicalonkan karena selama ini tak pernah berpartai.

 

Mereka adalah idola di tengah masyarakat dan punya elektabilitas tinggi karena dikenal luas serta rata-rata berduit.

 

Sistem proporsional terbuka terbatas bakal menggerus kemampuan menarik suara para vote getter.

 

Itu karena penentuan calon terpilih tak lagi menganut sistem hitungan suara terbanyak.

 

Nama caleg memang tetap ada dalam daftar calon tetap (DCT) tetapi penentuan siapa yang terpilih akan ditentukan oleh nomor urut.

 

Dalam posisi ini peran parpol kembali akan dominan seperti halnya dalam pemilu sebelum orde reformasi.

 

Sebesar apapun suara yang dikerek para vote getter maka itu tetap akan diperhitungkan sebagai suara partai.

 

Hampir pasti model itu akan dipakai di Pemilu 2019. Itu karena dua parpol peraih suara besar, PDIP dan Golkar satu kata dengan sistem itu.

 

Hanya satu jalan yang bisa menghambat, yaitu ketika putusan DPR nanti digugat ke MK itupun dengan catatan mahkkamah menerima gugatan itu.

 

Maka, bersiaplah menyongsong kuasa partai politik. Mulailah memasang kuda-kuda agar posisi dalam urut DCT bisa lebih baik.

 

Perlawanan atas segala putusan partai sama saja dengan bunuh diri. Kuasa parpol di Indonesia kini tengah menapak hegemoni baru untuk mengatur segalanya di Indonesia.

 

Penulis Adalah Direktur Konsultan Politik Nurani Strategic

Bagikan Berita Ini: